Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kantor Ketahanan Pangan menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh seluruh unsur terkait sehinggga dalam pelaksanaan kegiatan akan mendorong sinergi antara unsur terkait. Dalam rangka itu maka tujuan Kantor Ketahanan Pangan adalah:

1.   Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian ketahanan pangan.

2.   Meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dan daerah

3.   Menciptakan pemerataan distribusi pangan antar daerah dan antar wilayah.

4.   Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan.

5.   Meningkatkan keanekaragaman pangan untuk konsumsi makanan beragam, bergizi dan berimbang

6.   Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga ketahanan pangan untuk memperkokoh ketahanan pangan.

7.   Menggali potensi sumber pangan lokal sebagai penyedia pangan alternatif yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kap/hr dan ketersediaan protein minimal 57 gr/kap/hr

2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1% per tahun

3. Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan desa mandiri pangan, serta penguatan lumbung pangan masyarakat

4. Tertanganinya kerawanan pangan

5. Terselenggaranya kegiatan perbaikan gizi ibu hamil, balita dan lansia

6. Berkembangnya upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan berbasis pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral

7. Penanganan rawan pangan di daerah terisolir/terpencil

8. Dirumuskannya kebijakan ketahanan pangan bagi komoditas strategis.

CARA MENCAPAI TUJUAN

1. Strategi dan Kebijakan

Ketahanan Pangan ditujukan untuk  memberdayakan aparat dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah:

1). Memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan tekhnologi spesipik lokasi dan ramah lingkungan,

2). Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi,

3). Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan keseluruh wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat,

4). Memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin  atas pangan yang bersifat pokok.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang utnuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan serta visi dan misi.

Kebijakan operasional Kantor Ketahanan Pangan yang berada dalam kewenangan dan perlu penanganan adalah :

1.   Kebijakan dalam peningkatan ketersediaan dan penangan kerawanan pangan,

a).     Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan,

b).     Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan,

c).     Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

1.   Kebijakan dalam peningkatan distribusi pangan,

a).     Mendorong terwujudnya sistim distribusi pangan yang efektif dan efesien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat,

b).     Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan,

c).     Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan dan akses pangan.

1.   Kebijakan dalam peningkatan konsumsi dan keamanan pangan:

a).     Mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal

b).     Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang makanan beragam, bergizi seimbang dan aman sejak anak usia dini,

c)     Mendorong pengembangan teknologi terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial.

1.   Kebijakan dalam managemen ketahanan pangan ;

a).  Meningkatkan kualitas perencanaan. Monitoring, dan Evaluasi program,

b).  Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan,

c).  Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan   kepegawaian.

NILAI

Nilai religius dalam berbagai ajaran agama dan budaya yang religius merupakan pembentuk jati diri setiap individu. Modal dasar dalam kepemimpinan sekaligus sebagai pembentuk tatanan dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance), merupakan hakekat dari prinsip yang menjadi semangat dan motivasi dalam melaksanakan amanah Renstra, lima tahun yang akan datang, diselaraskan dengan nilai budaya masyarakat Kabupaten Enrekang yakni : Akhlak Mulai, Kejujuran, Keadilan, Kerakyatan, Kredibilitas, transparansi dan Akuntabilitas,menegakkan supermasi hukum pada semua aspek kehidupan pemerintah daerah dan masyarakat, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

Nilai-nilai yang dibangun dan sekaligus dipedomani dalam proses pembangunan darah Kabupaten Enrekang adalah; sipakatau, sipakalabbi; sipangngingaran; siparampe,  Sikabudai, Disisolai, Dipa’tui, siri’ta yang bermakna perlunya menjalin kerjasama dan kebersamaan berdasarkan penghargaan kepada sesama manusia atau kelompok manusia,  serta saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mencegah pada kejahatan, konsisten dalam melaksanakan keputusan bersama, menjaga kebanggaan dan harga diri daerah Massenrempulu Yang juga merupakan bagian dari ajaran agama.

Untuk memahami keberagaman sebagai potensi bukan sebagai ancaman. Kualitas partisipasi justru sangat tergantung kepada tingkat dan kualitas keberagaman yang dilestarikan dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika.

Pluralisme menghargai keberagaman untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan. Seperti halnya dengan partisipasi, prinsip ini juga dikenal secara tradisional, misalnya dari tudang sipuluh, mangkombong, disimanangngi, siri na pacce; yang pada dasarnya berarti memiliki rasa kesetiakawanan sosial.

Prinsip dan nilai lain yang dilahirkan sekaligus dibutuhkan untuk membangun kesadaran kosmologis adalah :

1.  Keterbukaan/akuntabilitas dapat ditemukan dalam falsafah malampu’; kada tongan; ada tongeng; tappa; barani; membawa makna kehidupan kemasyarakatan dan penegakan hukum secara jujur, tegas, adil terpercaya, berani karena benar, tunduk pada hukum, transparan dan bertanggungjawab.

2.  Demokratis dapat dicermati melalui Dipa’tui, disisolai, sikabudai, sumpah kesetiaan dan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Assamaturuseng; passamaturukang; abbulo sibatang; ademi ripopuang;; Persatuan dan kesatuan dengan makna kebersamaan dalam kemufakatan sebagai kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat menjadi basis harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.  Profesionalisme dan Kemandirian, ini adalah hakikat dari nilai-nilai lokal Kabupaten Enrekang yang merupakan perwujudan dari budaya pejuang Nilai kerja keras yang berbasis pada makna resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata; resopa temangingi namangngamaseang bataraya; yakni pembangunan  yang hanya dapat berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai semangat kerja, tekad untuk pantang mundur sebelum berhasil.

4.  Kualitas Manusia, nilai-nilai yang berkaitan dengan kualitas manusia sebagai modal dasar untuk pengembangan tatanan modern dapat dipetik dari Malampu, pakkareso, kerasa, kenawa, matunru tunru, yakni jika kerja keras dilakukan dengan sabar dan ikhlas, yang diletakkan diatas nilai-nilai kejujuran. Dalam pandangan lain diartikulasikan sebagai seseorang akan memiliki tekad keras yang bulat karena dalam dirinya sudah memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai sehingga bisa bertekad untuk mengemban amanah/tugas yang dibebankan kepadanya. Di samping itu, diperlukan pula nilai-nilai untuk memosisikan sains dan teknologi. Dalam hal ini, sains semata-mata merupakan media untuk memperoleh kehidupan manusia dan masyarakat yang lebih baik, dan teknologi sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup.

6.  Membangunkomonunikasi kerja birokrasi yang saling menghargai dan mengedepankan etika manusia dan kemanusian.

7.  Membangun semangat kebersamaan nilai dan tanggung jawab birokrasi yang amanah dalam pelaksanaan tugas.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Kantor Ketahanan Pangan Daerah menggambarkan isu-isu stratejik yang ingin dicapai oleh seluruh unsur terkait sehinggga dalam pelaksanaan kegiatan akan mendorong sinergi antara unsur terkait. Dalam rangka itu maka tujuan Kantor Ketahanan Pangan Daerah adalah:

1.   Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian ketahanan pangan.

2.   Meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dan daerah

3.   Menciptakan pemerataan distribusi pangan antar daerah dan antar wilayah.

4.   Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan.

5.   Meningkatkan keanekaragaman pangan untuk konsumsi makanan beragam, bergizi dan berimbang

6.   Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga ketahanan pangan utnuk memperkokoh ketahanan pangan.

7.   Menggali potensi sumber pangan lokal sebagai penyedia pangan alternatif yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah

1.  Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kap/hr dan ketersediaan protein minimal 57 gr/kap/hr

2.  Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1% per tahun

3. Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan desa mandiri pangan, serta penguatan lumbung pangan masyarakat

4. Tertanganinya kerawanan pangan

5. Terselenggaranya kegiatan perbaikan gizi ibu hamil, balita dan lansia

6. Berkembangnya upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan berbasis pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral

7. Penanganan rawan pangan di daerah terisolir/terpencil

8. Dirumuskannya kebijakan ketahanan pangan bagi komoditas strategis.

 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

     Ketahanan Pangan ditujukan untuk  memberdayakan aparat dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah:

1). Memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan tekhnologi spesipik lokasi dan ramah lingkungan,

2).  Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi,

3). Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan keseluruh wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat,

4). Memberikan jaminan akses yang lebih baik  bagi masyarakat miskin  atas pangan yang bersifat pokok.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang utnuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan serta visi dan misi.

Kebijakan operasional Kantor Ketahanan Pangan yang berada dalam kewenangan dan perlu penangan adalah :

1.   Kebijakan dalam peningkatan ketersediaan dan penangan kerawanan pangan,

a).   Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan,

b).   Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan,

c).    Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

1.   Kebijakan dalam peningkatan distribusi pangan,

a).   Mendorong terwujudnya sistim distribusi pangan yang efektif dan efesien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat,

b).   Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan,

c).    Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan dan akses pangan.

1.   Kebijakan dalam peningkatan konsumsi dan keamanan pangan:

a).    Mendorong doversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan local,

b).      Meningkatkan kesadaan dan pengetahuan masyarakat tentangmakanan beragam, bergizi seimbang dan aman sejak anak usia dini,

c)     Mendorong pengembangan tekhnologi terutama pangan local non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai social.

d)       Mendorong peningkatan kemampuan dan skils masyarakat dalam pembuatan pupuk organik (padat dan cair) pestisida nabati.

1.   Kebijakan dalam managemen ketahanan pangan ;

a).   Meningkatkan kualitas perencanaan. Monitoring, dan valuasi program,

b).   Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan,

c). Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan       kepegawaian.