http://sigapbencana-bansos.info/mitigasi/61-kunjungan/8187-kkp-27-desa-di-pamekasan-rawan-pangan-.html

 

27 DESA DI PAMEKASAN RAWAN PANGAN

Jakarta, 10/1 (SIGAP) - Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemkab Pamekasan, Sjaiful Arifin dalam keterangan persnya, Senin (10/1) mengatakan, sebanyak 27 desa dari total sebanyak 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada 2011 ini dinyatakan rawan pangan.

Namun menurut Sjaiful Arifin, jumlah desa rawan pangan ini lebih sedikit dibanding 2010.

Sjaiful Arifin menjelaskan, pada 2010 lalu jumlah desa di Kabupaten Pamekasan yang masuk kategori rawan pangan sebanyak 36 desa. Namun dari jumlah sebanyak 36 desa itu, sembilan desa diantara telah tergarap melalui program mandiri pangan.

Sehingga, sambungnya, jumlah desa yang rawan pangan kini berkurang, yakni tinggal sebanyak 27 desa pada 2010 ini.

"Sembilan desa yang telah tergarap pada 2010 ini antara lain Desa Mangar Kecamatan Tlanakan, Nyalabu Laok Kecamatan Kota, Bujur Barat Kecamatan Batumarmar, Desa Pangereman Kecamatan Batumarmar," terang Sjaiful Arifin.

Sementara, kata Sjaiful Arifin, pada 2011 ini pihaknya akan menggarap sebanyak 10 desa yang masuk kategori rawan pangan tersebut.

Ada beberapa program yang akan dicanangkan guna mengatasi rawan pangan tersebut, yakni antara lain melalui pengembangan lumbung pangan, pengembangan desa mandiri pangan, serta melalui penguatan modal usaha.

"Kalau program penguatan modal usaha ini bisa dilakukan dengan bantuan sapi, simpan pinjam dan sarana produksi," katanya.

Jika sarana produksi sebagai upaya untuk mengurani desa rawan pangan ini bisa dilakukan dengan adanya bantuan pupuk dan bantuan benih kepada para petani.

Selain itu juga bisa dilakukan dengan memberikan bantuan beras secara langsung yang akan dilakukan oleh KKP.

"Rencananya program ini akan kami gulirkan sekitar maret 2011 ini," kata Sjaiful Arifin menjelaskan.

Mentan pegawai kesekretariatan DPRD Pamekasan ini lebih lanjut berharap, program ini bisa menghapus status desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Pamekasan, sehingga jumlah desa yang dinyatakan rawan pangan berkurang.

Pada 2011 ini, Pemkab Pamekasan menyediakan dana sebesar Rp100 juta untuk mengatasi sejumlah desa yang dinyatakan rawan pangan tersebut, berasal dari dana bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan catatan SIGAP, pada umumnya, daerah-daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap rawan pangan juga memiliki angka kemiskinan tinggi, sehingga secara harfiah memiliki akses yang buruk terhadap pangan, apalagi untuk memenuhi kecukupan kandungan protein dan mineral dan falsafah kualitas gizi seimbang.

Penduduk miskin ini umumnya terkonsentrasi di 6 propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, dan Aceh.  Bahkan, 16 propinsi masih memiliki angka kemiskinan yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 14,2%.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyebutkan 9 tawaran solusi untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu (1) sinergi kebijakan pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha, (2) peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi, (3) sistem cadangan pangan dan distribusi pangan, (4) efisiensi rantai pasokan dan sistem logistik nasional, (5) penyempurnaan aturan main dan penanganan cepat untuk kejadian gizi kurang, (6) stabilitas harga pangan, (7) penganekaragaman konsumsi pangan, (8) sistem monitoring secara nasional yang efektif dan kredibel, dan (9) kombinasi intervensi pemerintah dan mekanisme pasar dalam pengendalian penawaran dan permintaan pangan.

Namun demikian, menurut Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung dan Professorial Fellow di Intercafe dan MB-IPB, kerentanan terhadap rawan pangan tidak akan selesai begitu saja melalui sembilan tawaran solusi ajaib di atas.

Menurut Bustanul, para pemimipin di tingkat lapangan nampaknya masih perlu diingatkan terus-menerus, didampingi secara spartan untuk menerjemahkan wacana di atas menjadi solusi konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, alokasi anggaran yang memadai untuk penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk, pemberian makanan tambahan yang tidak kadaluwarsa bagi balita underweight, dan sebagainya. Tidak terlalu berlebihan untuk memikirkan sanksi sosial-politik yang tegas bagi pemimpin yang melalaikan ketahanan pangan, misalnya, terkena pemakzulan (impeachment) secara langsung.